Redaksipapuanews.com | Bogor – Pemerintah Kota Jayapura menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Kegiatan nasional tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Jayapura Abisai Rollo, bersama Wakilkali Kota Jayapura, Ketua DPR Kota Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota, Dandim 1701/Jayapura, serta Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura.
Usai Rakornas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianti tersebut, Walikota Jayapura Abisai Rollo mengatakan materi yang disampaikan Presiden mengandung banyak catatan penting, khususnya terkait potensi kebocoran dan kerugian negara yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, arahan Presiden menjadi pengingat bagi para kepala daerah agar lebih cermat dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kerja sama dengan pihak swasta.
Abisai Rollo menegaskan, pemerintah daerah harus bersikap selektif dalam memberikan izin usaha kepada perusahaan yang beroperasi di daerah agar tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun negara.
“Izin tidak akan saya keluarkan jika berpotensi merugikan masyarakat dan kekayaan daerah,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh arahan Presiden RI akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Kota Jayapura ke depan.
Selain membahas soal perizinan, Abisai Rollo juga menyebut Pemkot Jayapura telah melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kota Jayapura.
Menurutnya, pemerintah pusat akan menurunkan tim ke Kota Jayapura untuk menertibkan dan menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di sejumlah lokasi, seperti Argarapura, Buper, Polimak, dan wilayah lainnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sendiri diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, serta jajaran Forkopimda di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. (RPN-02)
