Redaksipapuanews.com | Jayapura – Pemerintah Kota Jayapura meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berkinerja Terbaik Tahun 2026 tingkat Kabupaten/Kota Kawasan Nusa–Maluku–Papua. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kinerja dan kolaborasi Pemkot Jayapura dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Penghargaan itu diterima dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 24–26 September 2026.
Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kota Jayapura diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, S.Pd, M.M.Pd, untuk menerima penghargaan tersebut.
Mewakili Walkota Jayapura, Abdul Majid menegaskan penghargaan yang diraih bukan merupakan keberhasilan satu orang maupun satu perangkat daerah, melainkan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah kolaborasi Pemerintah Kota Jayapura bersama Forkopimda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Bulog, BPS, distributor, pelaku usaha, petani, nelayan, perbankan, aparat keamanan, media massa, hingga seluruh masyarakat Kota Jayapura.
“Penghargaan ini bukan keberhasilan satu orang atau satu perangkat daerah. Ini adalah buah kerja bersama dan menjadi energi bagi kita untuk terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ekonomi, serta melindungi daya beli masyarakat Kota Jayapura,” kata dia.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yang selama ini memberikan pendampingan dan membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
Ia menegaskan, predikat terbaik tersebut tidak boleh berhenti sebagai penghargaan seremonial. Menurutnya, capaian itu harus dibuktikan melalui ketersediaan kebutuhan pokok, harga yang lebih stabil, distribusi yang lancar, keterbukaan informasi pasar, serta kebijakan yang mampu melindungi masyarakat.
“Penghargaan ini adalah amanah. Masyarakat harus merasakan manfaatnya di pasar, di rumah tangga, dan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Pemkot Jayapura menyadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas harga, di antaranya ketergantungan pasokan dari luar daerah, tingginya biaya transportasi, perubahan cuaca, kelancaran distribusi, hingga disparitas harga antarpasar.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Jayapura akan memperkuat kerja sama antardaerah, mendorong produksi pangan lokal, meningkatkan pemantauan stok dan harga, memperluas pelaksanaan pasar murah, memastikan kelancaran distribusi, memperkuat komunikasi publik, serta mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Sementara itu, FEKDI–IFSE 2026 menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan, dan pelaku ekonomi digital untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Forum tersebut juga menempatkan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, digitalisasi daerah, serta perlindungan daya beli masyarakat sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan ekonomi.
Abdul Majid turut mengajak media massa untuk terus mengawal implementasi kebijakan setelah penghargaan tersebut diraih. “Media adalah mitra strategis pemerintah. Silakan mengawal apakah prestasi ini benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat,” katanya. (RPN-02)
