Redaksipapuanews.com | Jayapura – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menyoroti persoalan menurunnya ketahanan budaya di Tanah Papua yang dinilainya sama seriusnya dengan krisis tenaga pendidik yang saat ini dihadapi berbagai daerah. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi yang digelar Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai instansi terkait dan perguruan tinggi untuk membahas ketersediaan guru Pendidikan Agama Kristen pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten dan kota se-Provinsi Papua. Namun, dalam kesempatan itu, Yanni juga menyoroti pentingnya menjaga identitas budaya dan nasionalisme generasi muda.
Menurut Yanni, tantangan yang dihadapi masyarakat Papua saat ini bukan hanya soal kekurangan guru, tetapi juga semakin terkikisnya nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat.
“Saya melihat bahwa kita di Papua tidak hanya mengalami krisis guru, tetapi juga krisis akibat terkikisnya kebudayaan kita. Kita sedang menghadapi runtuhnya ketahanan budaya, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya,” ujarnya.
Ia menilai, berbagai pengaruh dari luar perlahan mulai membentuk cara berpikir generasi muda, bahkan sejak usia sekolah. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diwaspadai agar tidak mengikis identitas masyarakat Papua maupun bangsa Indonesia secara umum.
“Ada berbagai paham dari luar yang masuk dan mulai mengubah pola pikir masyarakat kita. Kalau orang asing datang, kita tahu mereka orang luar. Tetapi ketika paham-paham dari luar memengaruhi anak-anak kita sejak SD, SMP, hingga perguruan tinggi, itu justru lebih berbahaya karena bisa mengubah cara berpikir generasi muda,” katanya.
Yanni mengaku prihatin karena masyarakat perlahan mulai kehilangan pemahaman mengenai identitas budaya sendiri. Ia menilai, berkurangnya pelajaran sejarah di sekolah-sekolah turut memengaruhi kondisi tersebut sehingga generasi muda tidak lagi memahami akar sejarah dan jati diri bangsanya.
“Saat ini telah terjadi keruntuhan ketahanan budaya. Kita mulai kehilangan pemahaman tentang identitas budaya kita sendiri. Bahkan, ketika saya mendalami persoalan ini, ternyata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah juga semakin berkurang. Akibatnya, kita kehilangan jati diri dan tidak lagi memahami siapa diri kita sebenarnya,” tuturnya.
Sebagai anggota Pokja Pembangunan Kemanusiaan di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Yanni mengatakan bahwa persoalan ketahanan budaya menjadi salah satu isu penting yang terus diperhatikan. Ia mempertanyakan semakin minimnya ruang bagi pendidikan sejarah dan Pancasila dalam pembentukan karakter generasi muda.
“Saya ingin meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan mengenai mengapa pelajaran sejarah semakin berkurang, bahkan pendidikan Pancasila pun terasa tidak lagi mendapatkan tempat yang semestinya. Padahal, kedua hal tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun identitas bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, ketika identitas dan nilai-nilai kebangsaan mulai melemah, berbagai narasi yang tidak sesuai dengan sejarah dan kepentingan bangsa dapat dengan mudah memengaruhi masyarakat. Karena itu, penguatan pendidikan sejarah dan kebangsaan menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
Yanni juga mengingatkan bahwa masyarakat mulai mengadopsi berbagai kebiasaan, bahasa, dan budaya dari luar tanpa diimbangi dengan upaya menjaga identitas lokal. Menurutnya, keterbukaan masyarakat Indonesia harus tetap dibarengi dengan kemampuan mempertahankan jati diri.
“Ketahanan budaya menjadi sangat penting, terlebih bagi kita di Tanah Papua. Masyarakat Indonesia memang terkenal ramah dan terbuka, tetapi keterbukaan itu juga harus diimbangi dengan kemampuan menjaga identitas dan jati diri,” ujarnya.
Selain persoalan budaya dan pendidikan, Yanni mengungkapkan bahwa Papua juga masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan, khususnya perawat dan paramedis. Menurutnya, persoalan tersebut telah dibahas bersama Gubernur Papua dan mendapat respons positif untuk segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua akan terus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan penguatan sumber daya manusia. Komite, kata dia, siap membantu menjembatani kebutuhan daerah dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
“Jika diperlukan, kami siap mendatangi kementerian terkait atau melakukan berbagai langkah yang diperlukan demi kepentingan enam provinsi di Tanah Papua. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan terus kami perjuangkan,” ungkapnya.
Yanni juga menilai bahwa Provinsi Papua sebagai provinsi induk memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penggerak bagi wilayah-wilayah lain di Tanah Papua. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite dan Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua, ia menyatakan siap memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat.
Ia turut mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang dinilai berpihak kepada rakyat, termasuk program Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat merupakan modal penting untuk membangun Papua yang lebih maju.
Di akhir penyampaiannya, Yanni kembali menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan budaya dan rasa nasionalisme generasi muda. Ia mencontohkan bagaimana negara lain mampu menanamkan kecintaan terhadap bangsa melalui pendidikan sejarah dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara, sesuatu yang menurutnya perlu terus diperkuat di Indonesia agar anak-anak Papua tidak kehilangan jati diri dan kebanggaan terhadap bangsanya. (RPN-02)
