Redaksipapuanews.com | Jayapura – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Robert Horik, bersama Ketua Pokja Agama MRP Provinsi Papua, Frits Mambrasar, mengapresiasi perhatian Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Papua.
Keduanya menilai Yanni memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu mendasar, mulai dari bidang keagamaan, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, Yanni diundang secara khusus untuk menjadi pembicara dalam rapat koordinasi yang digelar Pokja Agama MRP Provinsi Papua guna membahas persoalan kekurangan guru Pendidikan Agama Kristen di tingkat dasar dan menengah.
Wakil Ketua I MRP Provinsi Papua, Robert Horik, mengatakan bahwa persoalan minimnya tenaga guru agama Kristen telah menjadi perhatian serius Majelis Rakyat Papua dan telah beberapa kali dibahas dalam berbagai forum internal maupun bersama pemangku kepentingan terkait.
“Persoalan ini sudah beberapa kali kami diskusikan di Majelis Rakyat Papua, baik secara internal di Pokja Agama maupun bersama pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyediaan guru agama Kristen di tingkat dasar dan menengah,” kata Robert dalam rapat koordinasi yang digelar di Jayapura, Kamis (25/6/2026).
Menurut Robert, pembahasan mengenai persoalan tersebut juga telah dilakukan saat Yanni berkunjung ke Gedung MRP beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya mendiskusikan kondisi kekurangan guru agama Kristen yang masih terjadi di berbagai daerah di Papua.
“Persoalan ini juga kami bahas ketika Ibu Yanni datang ke Gedung MRP. Dalam kesempatan tersebut, kami berdiskusi mengenai kondisi kekurangan guru agama Kristen, sehingga beliau berkenan hadir bersama-sama dengan kita dalam rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Robert mengakui bahwa hingga saat ini berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan guru agama Kristen masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Karena itu, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti bersama.
“Permasalahan yang kita hadapi saat ini memang masih menjadi sebuah hipotesis. Karena itu, melalui diskusi hari ini, kita berharap dapat memperoleh solusi, jawaban, atau langkah-langkah konkret yang bisa dikerjakan bersama untuk mengatasi persoalan tersebut,” tuturnya.
Ia juga berharap Yanni dapat memberikan masukan dan pandangan berdasarkan pengalaman serta kapasitasnya sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk membantu mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
“Kami berharap Ibu Yanni dapat memberikan pandangan dan buah pikiran mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan tidak tersedianya guru agama Kristen pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di provinsi ini,” tambah Robert.
Sementara itu, Ketua Pokja Agama MRP Provinsi Papua, Frits Mambrasar, menyampaikan apresiasi atas komitmen Yanni yang dinilainya selalu hadir dan turun langsung ke masyarakat untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di Tanah Papua.
Menurut Frits, keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua memang dirancang sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. Karena itu, kehadiran Yanni dalam berbagai forum dianggap sangat penting untuk mempercepat penyampaian aspirasi daerah.
“Terima kasih kepada Bu Yanni yang selalu hadir dan turun langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat Papua. Inilah manfaat keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden, yaitu untuk mendengar, menyerap, dan kemudian meneruskan aspirasi masyarakat hingga ke Jakarta,” kata Frits.
Ia mengakui bahwa selama ini penyampaian berbagai kebutuhan daerah kepada kementerian di tingkat pusat tidak selalu berjalan mudah. Oleh sebab itu, keberadaan figur yang memiliki akses komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi nilai tambah bagi masyarakat Papua.
Frits juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan momentum rapat koordinasi tersebut dengan menyampaikan berbagai kebutuhan yang masih menjadi kendala, termasuk usulan penambahan formasi guru dan tenaga pendidik lainnya.
“Jika ada kebutuhan, termasuk penambahan formasi tenaga kerja atau guru, Bu Yanni dapat membantu meneruskan usulan tersebut kepada kementerian terkait. Ini kesempatan yang baik untuk bersama-sama memperjuangkan kebutuhan masyarakat Papua,” pungkasnya. (RPN-02)
