Redaksipapuanews.com | Biak – Festival Biak Munara Wampasi 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya dan pariwisata, tetapi juga menjadi ruang diskusi mengenai arah pembangunan Papua di masa mendatang. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, menilai penyelenggaraan festival tersebut merupakan contoh nyata bagaimana potensi daerah dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Yanni usai menghadiri pembukaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu (1/7/2026). Acara pembukaan turut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata, unsur TNI dan Polri, kepala daerah, pelaku UMKM, serta ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan.
Menurut Yanni, langkah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan patut mendapat apresiasi. Ia menilai daerah tersebut memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang mampu menjadi kekuatan ekonomi baru jika dikelola secara berkelanjutan.
“Biak memiliki modal yang sangat besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di kawasan timur Indonesia. Potensi alam, budaya, dan sejarahnya luar biasa, sehingga perlu terus didorong agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Yanni.
Ia mengatakan, keberhasilan sebuah festival tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Menurutnya, kegiatan seperti Munara Wampasi mampu menghidupkan ekonomi rakyat melalui peningkatan aktivitas UMKM, jasa transportasi, hingga sektor perhotelan dan kuliner.
Yanni juga memberikan apresiasi kepada Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, yang dinilainya memiliki visi yang jelas dalam mengembangkan potensi wisata daerah. Ia menyebut keberanian pemerintah daerah mengangkat budaya lokal menjadi agenda nasional merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terobosan seperti ini harus terus didukung. Ketika pemerintah daerah mampu membaca potensi yang dimiliki lalu mengembangkannya menjadi program pembangunan, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Di tengah pembahasan mengenai pengembangan ekonomi daerah, Yanni kembali menyinggung pentingnya penataan wilayah pemerintahan di Tanah Papua, termasuk peluang pembentukan Provinsi Papua Utara. Menurutnya, gagasan tersebut memiliki dasar historis dan sosiokultural yang telah dibahas sejak lama.
Ia menjelaskan bahwa konsep tujuh wilayah adat Papua telah menjadi salah satu pijakan dalam berbagai pembahasan pemekaran wilayah selama dirinya menjadi anggota DPR Papua. Karena itu, apabila Provinsi Papua Utara nantinya terbentuk, langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari penataan pemerintahan yang sesuai dengan karakter masyarakat adat setempat.
“Konsep tujuh wilayah adat sudah lama menjadi acuan dalam penataan pembangunan Papua. Jadi, pembentukan Papua Utara bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan sesuai kondisi sosial dan budaya masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yanni menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru pada prinsipnya bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan, memperluas akses pembangunan, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola potensi ekonominya sendiri. Menurutnya, sektor pariwisata yang berkembang di Biak dapat menjadi contoh bagaimana potensi lokal mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan apabila didukung tata kelola pemerintahan yang tepat. (RPN-02)
