Redaksipapuanews.com | Jayapura – Kondisi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kota Jayapura tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mulai memberikan dampak terhadap perekonomian daerah, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menggantungkan operasionalnya pada ketersediaan bahan bakar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi A DPR Kota Jayapura yang juga kader Partai Gerindra, Peter Parasi Tambunan, usai melakukan kunjungan bersama Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni, ke Kantor Pertamina Regional Maluku-Papua di Jayapura, Sabtu (4/7/2026).
Peter mengatakan, persoalan distribusi BBM saat ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga yang bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kami juga mengingatkan Pertamina mengenai kondisi ekonomi saat ini yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM. Pertamina perlu memikirkan solusi terkait penyediaan bahan bakar bagi kebutuhan usaha kecil dan menengah, mengingat banyak masyarakat yang kini berupaya membuka usaha untuk menopang perekonomian keluarga,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan agar persoalan distribusi BBM tidak semakin memperburuk kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Sebab, kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan sampai kondisi ini menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap daya beli dan kekuatan ekonomi daerah secara keseluruhan,” kata Peter.
Ia menilai, Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan bahan bakar perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap berbagai keluhan masyarakat, terutama kelompok usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
Peter mencontohkan para nelayan di Kota Jayapura yang hingga kini masih mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi produktivitas sektor perikanan dan pendapatan masyarakat pesisir.
“Ini tentu harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya mendesak General Manager Pertamina wilayah Papua dan Maluku agar segera melakukan kajian secara menyeluruh serta melakukan berbagai pembenahan hingga ke tingkat retail SPBU, sehingga distribusi BBM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain pembenahan sistem distribusi, Peter juga mengusulkan adanya solusi tambahan berupa penambahan fasilitas SPBU maupun pengaturan khusus terhadap layanan penjualan BBM. Menurutnya, pemisahan SPBU yang melayani bensin dan solar dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi antrean panjang kendaraan yang selama ini terjadi.
“Perlunya solusi tambahan, seperti penambahan fasilitas SPBU atau pengaturan khusus SPBU. Karena selama ini, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan,” pungkas Peter. (RPN-02)
