Redaksipapuanews.com | Jayapura – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPR Kota Jayapura kembali menyoroti persoalan janji pemberian honorarium bagi guru sekolah minggu dan guru mengaji yang hingga kini disebut belum terealisasi. Persoalan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Golkar terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPR Kota Jayapura, Sabtu (19/9/2026).
Pendapat akhir Fraksi Golkar dibacakan Anggota Fraksi Golkar, Burman Winson Waromi, S.K.M. Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar memang menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, persetujuan terhadap perubahan APBD tersebut tidak berarti Fraksi Golkar mengabaikan sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat. Salah satu catatan yang secara tegas kembali disampaikan adalah mengenai janji politik terkait pemberian honorarium bagi guru sekolah minggu dan guru mengaji.
Fraksi Golkar menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Jayapura. Pasalnya, berdasarkan catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna, janji pemberian honor bagi para guru tersebut telah berjalan hampir dua tahun, namun hingga kini belum juga terwujud.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa persoalan honorarium tersebut bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi berkaitan dengan penghargaan terhadap mereka yang menjalankan peran pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret agar janji tersebut tidak terus tertunda.
Sorotan tersebut disampaikan bersamaan dengan sejumlah catatan Fraksi Golkar terhadap pelaksanaan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Fraksi menilai setiap perubahan anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, terutama sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa fleksibilitas dalam perubahan anggaran seharusnya digunakan untuk menyempurnakan alokasi belanja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Program yang tidak mendesak atau tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga diminta untuk dievaluasi dan, jika diperlukan, dialihkan kepada program yang lebih prioritas.
“Janji politik terkait pemberian honorarium bagi guru sekolah minggu dan guru mengaji harus segera direalisasikan. Telah berjalan hampir dua tahun namun belum terwujud, dan hal ini menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Fraksi Golkar dalam pendapat akhirnya.
Selain persoalan honor guru, Fraksi Golkar juga mengingatkan Pemerintah Kota Jayapura mengenai rendahnya realisasi belanja. Dalam catatan Fraksi, realisasi pendapatan telah mencapai 70,63 persen, sementara realisasi belanja baru mencapai 57,06 persen.
Dengan sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran yang disebut sekitar tiga bulan, Fraksi Golkar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kendala teknis maupun administratif, menurut Fraksi, tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pelayanan dan realisasi program pemerintah.
Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah sektor lain, termasuk retribusi sampah rumah tangga yang baru terealisasi sekitar Rp2 miliar atau 27,28 persen dari target Rp7,2 miliar. Fraksi meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan sistem pembayaran serta memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan, BUMN, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan instansi pemerintah lainnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar meminta pemerintah memperhatikan tata kelola pasar, pelayanan administrasi kependudukan di kawasan perumahan Muara Tami, serta mempercepat pembangunan alun-alun di Kampung Holtekam yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Menurut Fraksi Golkar, seluruh kebijakan anggaran harus dikembalikan pada prinsip hemat, berdaya guna dan berhasil guna. Artinya, anggaran perubahan tidak boleh sekadar menambah belanja, tetapi harus memastikan kebutuhan masyarakat yang mendesak benar-benar mendapatkan porsi perhatian pemerintah.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kota Jayapura melalui Bapenda untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi pendapatan, digitalisasi sistem penerimaan serta pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah. Penguatan PAD dinilai penting agar kemampuan fiskal pemerintah semakin kuat dalam membiayai berbagai program pelayanan masyarakat.
Dengan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar tetap meminta seluruh catatan dan rekomendasi selama proses pembahasan menjadi perhatian pemerintah. Termasuk persoalan honor guru sekolah minggu dan guru mengaji yang kembali ditegaskan sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, sehingga janji yang telah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai komitmen politik tanpa realisasi. (RPN-02)
