Redaksipapuanews.com | Membramo – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Mamberamo Raya menjadi sorotan masyarakat. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan karena terjadi secara berulang, meskipun distribusi BBM di daerah tersebut telah diatur melalui kontrak resmi dengan satu perusahaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, pendistribusian BBM di Mamberamo Raya saat ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan, yakni CV. Mamberamo Raya Mandiri. Perusahaan tersebut menjadi distributor tunggal yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
Penunjukan perusahaan tersebut disebut karena memiliki sejumlah fasilitas pendukung, seperti depot penyimpanan serta armada pengangkut BBM. Namun, informasi lain yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kapal sendiri, melainkan menggunakan kapal sewaan untuk mengangkut BBM dari Biak.
Sistem pengangkutan BBM dengan kapal sewaan itu diduga menggunakan pola barter, yang kemudian menimbulkan pertanyaan terkait transparansi distribusi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memicu kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan BBM di daerah tersebut.
Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan kuota BBM yang seharusnya mencukupi kebutuhan bulanan, namun pada kenyataannya tidak selalu tersedia di lapangan. Hal ini berdampak langsung pada aktivitas masyarakat yang bergantung pada BBM.
Kelangkaan tersebut juga diikuti dengan lonjakan harga BBM yang dinilai tidak wajar. Harga per liter BBM di tingkat pengecer bahkan bisa mencapai Rp50.000 jauh di atas harga normal yang seharusnya berlaku.
Padahal, secara geografis, distribusi BBM dari Biak ke Mamberamo Raya dinilai tidak memiliki hambatan signifikan. Berbeda dengan daerah lain seperti jalur Jayapura–Wamena yang memiliki tantangan geografis lebih berat, namun disparitas harga di Mamberamo Raya justru lebih tinggi.
Kondisi ini diperparah dengan praktik penyaluran BBM subsidi yang tidak merata. Masyarakat mengaku hanya sesekali mendapatkan BBM subsidi, sementara di waktu lain mereka terpaksa membeli BBM industri dengan harga yang jauh lebih mahal.
Distribusi BBM industri yang dijual kembali oleh pedagang kepada masyarakat turut memperburuk keadaan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam penyaluran BBM, termasuk kemungkinan permainan dalam distribusi.
Selain persoalan harga dan kelangkaan, masalah juga terjadi pada pasokan BBM untuk kebutuhan listrik. Padahal, pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah untuk memastikan ketersediaan BBM bagi pembangkit listrik.
Namun, dalam praktiknya, pasokan BBM untuk operasional listrik tidak berjalan sesuai harapan. Listrik yang seharusnya menyala selama 24 jam, justru sering mengalami pemadaman, bahkan dalam beberapa kasus hanya menyala setengah hari.
Data yang dihimpun menyebutkan bahwa suplai BBM ke PLN mencapai 140 ton per bulan. Akan tetapi, realisasi di lapangan diduga tidak sesuai dengan kontrak, sehingga menyebabkan kekurangan BBM dan berujung pada pemadaman listrik.
Selain itu, dalam pekan ini disebutkan telah masuk sekitar 40 ton BBM ke wilayah Mamberamo Raya. Namun hingga kini, keberadaan BBM tersebut belum diketahui secara pasti, sementara kelangkaan masih terus terjadi di tengah masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bersama aparat kepolisian untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan, termasuk di CV. Mamberamo Raya Mandiri, guna memastikan transparansi distribusi dan menjawab pertanyaan masyarakat terkait keberadaan BBM yang diduga tidak tersalurkan dengan baik. (Tim)
