Redaksipapuanews.com | Jayapura – Pernyataan keras disampaikan Ketua Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative (HONAI) Bersama, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th., terkait situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Ia menegaskan, gereja tidak ingin masyarakat terus menjadi korban kekerasan, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa akibat konflik yang berkepanjangan.
“Kami tidak mau lagi umat kami terus mengalami penyiksaan, kematian,” tegas Pdt. Mofu dalam konferensi pers launching HONAI Bersama di Graha Sara, Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura, Selasa (15/9/2026).
Andrikus Mofu yang juga Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mengatakan, kehadiran HONAI tidak boleh berhenti sebatas deklarasi ataupun pernyataan normatif. Setelah diluncurkan, organisasi tersebut akan segera menggelar rapat bersama seluruh pengurus untuk menentukan program dan langkah prioritas dalam menangani persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.
Menurut Mofu, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini sangat serius. Ia menyebut terdapat lebih dari 100 ribu pengungsi yang berada di berbagai titik pengungsian dan membutuhkan perhatian serta penanganan kemanusiaan secara nyata.
Kondisi tersebut, kata dia, tergambar dari kunjungan yang sebelumnya dilakukan anggota HONAI ke sejumlah lokasi pengungsian, termasuk di Nabire dan Yahukimo. Dari kunjungan tersebut, ditemukan persoalan serius terkait akses untuk menjangkau masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
“Ketika mereka menampilkan data tentang kunjungan di Nabire dan lebih khusus di Yahukimo, ini sangat memprihatinkan karena kelihatannya tidak bisa ada akses untuk menjangkau mereka yang ada di tempat pengungsian di sana,” ujar Mofu.
Ia menegaskan, persoalan pengungsi bukan hanya soal tempat tinggal. Masyarakat terdampak juga menghadapi keterbatasan akses kesehatan, sementara anak-anak di lokasi pengungsian turut menghadapi kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak.
Di tengah persoalan tersebut, Mofu juga menyoroti masih berlanjutnya berbagai kasus kekerasan di sejumlah wilayah Papua. Ia menyebut adanya kasus penembakan dan pembunuhan yang menurutnya semakin memperlihatkan pentingnya penanganan serius terhadap persoalan kemanusiaan.
Karena itu, HONAI akan menjadikan persoalan pengungsi, akses kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari fokus kerja organisasi. Program tersebut akan dibahas bersama seluruh pengurus untuk menentukan langkah konkret yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
Mofu menekankan, HONAI harus membuktikan bahwa organisasi tersebut hadir bukan sekadar menambah daftar lembaga yang berbicara tentang persoalan Papua. Menurut dia, dibutuhkan kerja ekstra agar HONAI mampu mendorong langkah nyata dan membuka ruang penyelesaian terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi.
“Kita kerja ekstra dan kita harus meyakinkan bahwa hadirnya HONAI ini juga harus menjadi bagian yang mendorong segera,” katanya.
Mofu kemudian menyampaikan desakan agar pemerintah, terutama pengambil keputusan tertinggi di negara ini, membuka ruang dialog untuk membicarakan persoalan Papua. Ia menilai ruang perjumpaan tersebut penting agar berbagai pihak dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi sekaligus mencari arah penyelesaian secara bersama.
“Presiden, supaya harus ada ruang dialog, ruang di mana kita bisa berjumpa untuk kita bisa menyampaikan hal-hal yang tentu menjadi arah kita bersama untuk menyelesaikan masalah di Papua ini,” tegasnya.
Ia mengatakan pimpinan gereja bersama berbagai elemen yang terlibat dalam HONAI telah membangun kesatuan semangat dan komitmen untuk menyuarakan persoalan masyarakat. Mofu menyebut dukungan dari berbagai pihak, termasuk PGI dan KWI, menjadi bagian dari kekuatan untuk mendorong agenda kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan gereja akan terus menyampaikan sikap secara resmi kepada pemerintah karena tidak ingin masyarakat terus menjadi korban penyiksaan dan kematian. (RPN-02)
