Redaksipapuanews.com | Jayapura – Krisis kemanusiaan di Tanah Papua tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang normal. Pesan tegas itu mengemuka dalam deklarasi Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative (HONAI) atau West Papua Humanitarian Crisis Centre, yang meneguhkan komitmen gereja-gereja untuk memperkuat pelayanan bagi pengungsi, penyintas dan masyarakat sipil terdampak konflik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan HONAI yang berlangsung di Graha Sara, Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura, Selasa (15/9/2026). HONAI hadir sebagai wadah bersama dengan membawa semangat “Rumah Bersama untuk Kemanusiaan, Martabat, Pemulihan dan Perdamaian di Tanah Papua”.
Kehadiran HONAI dilatarbelakangi situasi krisis kemanusiaan yang disebut masih berlangsung akibat konflik bersenjata di berbagai wilayah Tanah Papua. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat sipil, termasuk mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan menjadi pengungsi internal atau Internally Displaced Persons (IDPs).
HONAI menilai penderitaan masyarakat tidak boleh dipandang sebatas angka statistik. Di balik setiap jumlah korban dan pengungsi terdapat keluarga yang kehilangan rasa aman, tempat tinggal, mata pencaharian, serta menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Tidak hanya kehilangan secara material, masyarakat terdampak konflik juga menghadapi luka sosial, budaya dan psikologis. Karena itu, HONAI menegaskan bahwa penderitaan akibat kekerasan bersenjata membutuhkan respons kemanusiaan yang nyata dan tidak boleh dibiarkan menjadi kondisi yang dianggap biasa.
Berangkat dari panggilan iman gereja untuk menjaga kehidupan dan martabat manusia, HONAI menempatkan perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dari pelayanan. Merawat mereka yang terluka, menerima orang yang kehilangan tempat berlindung dan memberikan ruang aman bagi penyintas dipandang sebagai bagian dari panggilan iman, pastoral dan teologis.
HONAI menyatakan pelayanan kemanusiaannya akan berpegang pada prinsip netralitas dan kemanusiaan, keadilan sosial, solidaritas, pemberdayaan masyarakat lokal serta koordinasi dan sinergi. Pelayanan ditujukan kepada masyarakat terdampak tanpa membedakan suku, agama maupun posisi politik.
Fokus kerja HONAI mencakup perlindungan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dukungan psikososial serta penyediaan ruang aman bagi penyintas juga menjadi perhatian, terutama bagi perempuan, anak-anak dan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Selain pelayanan langsung, HONAI akan mendorong konsolidasi data kemanusiaan yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dinilai penting agar penanganan persoalan kemanusiaan tidak berjalan berdasarkan informasi yang simpang siur, tetapi berangkat dari kondisi nyata yang dialami masyarakat di lapangan.
HONAI juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional. Pemberdayaan sosial-ekonomi bagi pengungsi menjadi bagian dari agenda tersebut, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal di wilayah terdampak.
Dalam siaran persnya, HONAI secara khusus menyerukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar membuka akses kemanusiaan seluas-luasnya. Pemerintah juga diminta menjamin perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan serta menempatkan dialog kemanusiaan sebagai jalan utama dalam upaya penyelesaian konflik.
Seruan juga ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik agar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan menghormati hukum humaniter. HONAI meminta adanya ruang yang aman sehingga pelayanan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa terhambat oleh situasi konflik.
Di sisi lain, HONAI mengajak media lokal, regional, nasional dan internasional untuk memberitakan situasi Papua secara berimbang, mendalam dan berperspektif kemanusiaan. Media diharapkan tidak hanya melaporkan konflik dari sisi peristiwa, tetapi juga menghadirkan suara korban dan masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.
HONAI kemudian mengajak seluruh rakyat Indonesia, gereja-gereja, masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan dan komunitas internasional membangun solidaritas nyata. Bagi HONAI, pemulihan Papua harus dimulai dari pemulihan manusianya—melindungi kehidupan, mendengarkan suara korban, merawat mereka yang terluka dan memastikan para pengungsi dapat kembali menjalani kehidupan yang aman serta bermartabat.
Dalam semangat honai sebagai rumah bersama, HONAI ingin menjadi ruang perlindungan, ruang untuk didengar, ruang pemulihan dan jembatan perjumpaan bagi semua pihak yang sungguh-sungguh menginginkan perdamaian di Tanah Papua. (RPN-02)
