Redaksipapuanews.com | Jayapura – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menyoroti keterbatasan alokasi Dana Otonomi Khusus yang dinilainya belum memadai untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat memerlukan dukungan fiskal yang lebih kuat agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Yanni dalam pertemuan bersama anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang melibatkan Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan. Pertemuan yang berlangsung di lantai 11 Gedung Tifa MRP pada Selasa (23/6/2026) itu turut didampingi Wakil Ketua I MRP, Pendeta Robert Horik.
Dalam forum tersebut, Yanni menjelaskan bahwa dinamika pembangunan di Papua saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Setelah wilayah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi, kebutuhan pembiayaan pembangunan juga semakin besar karena masing-masing daerah membutuhkan dukungan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan fiskal yang cukup, berbagai program prioritas yang dirancang pemerintah akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
“Papua sekarang terdiri dari enam provinsi yang semuanya membutuhkan dukungan pembangunan. Jika alokasi Dana Otsus tidak mengalami penguatan, maka tantangan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan akan semakin besar,” ujar Yanni.
Ia menjelaskan bahwa Dana Otsus Papua saat ini bersumber dari porsi tertentu Dana Alokasi Umum yang kemudian dibagikan kepada seluruh provinsi di Tanah Papua. Dengan cakupan wilayah yang semakin luas dan kebutuhan yang semakin beragam, menurutnya diperlukan evaluasi terhadap besaran dukungan yang diberikan pemerintah pusat.
Yanni menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah perlu dipahami sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Efisiensi anggaran tentu harus kita dukung sepanjang bertujuan meningkatkan efektivitas pembangunan. Tetapi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang membuka keterisolasian wilayah tidak boleh menjadi korban pengurangan dukungan anggaran,” katanya.
Ia menilai bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Papua. Sementara itu, pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menghubungkan daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Yanni juga menyinggung perlunya pembahasan lebih lanjut terkait prinsip pemerataan dukungan fiskal di berbagai daerah yang memiliki status kekhususan. Menurutnya, pengalaman daerah lain dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada percepatan pembangunan Papua.
“Yang kita perjuangkan bukan semata-mata penambahan angka anggaran, tetapi bagaimana kebutuhan riil masyarakat Papua dapat terjawab melalui kebijakan fiskal yang adil dan mampu mendukung percepatan pembangunan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Yanni kemudian mengusulkan agar Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua bersama MRP dan pemerintah daerah membangun komunikasi yang lebih intensif dengan para gubernur di enam provinsi Papua. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat secara lebih terkoordinasi.
Ia menilai bahwa perjuangan peningkatan Dana Otsus harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan argumentasi yang berbasis kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Pada akhirnya, Yanni berharap seluruh elemen di Papua dapat memperkuat kolaborasi dalam mengawal kebijakan Otonomi Khusus. Ia meyakini bahwa penguatan anggaran, disertai tata kelola yang baik dan program yang tepat sasaran, akan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Tanah Papua. (RPN-02)
