Redaksipapuanews.com | Jayapura – Kelompok Kerja (Pokja) Adat pada Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat adat Papua kepada Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Yanni, dalam diskusi bersama yang berlangsung di Jayapura, Jumat (3/7/2026).
Pertemuan tersebut turut melibatkan Pokja Agama dan Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua. Berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan Orang Asli Papua (OAP) dibahas, mulai dari persoalan regulasi, program teknis, hingga kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas masyarakat adat.
Sekretaris Pokja Adata, Yulius Ohe mengatakan Pokja Adat memiliki sejumlah aspirasi yang berasal langsung dari masyarakat dan para pemimpin adat di berbagai wilayah di Provisni Papua. Aspirasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kesejahteraan serta penguatan peran lembaga adat di tengah pembangunan daerah.
Menurutnya, terdapat sekitar sepuluh program prioritas yang selama ini menjadi perhatian Pokja Adat MRP. Namun, dalam kesempatan diskusi kali ini, pihaknya secara khusus menyoroti kebutuhan pembangunan rumah bagi para pimpinan adat di Tanah Papua.
Program tersebut ditujukan bagi para Ondofolo, Sera, Mananwir, serta berbagai pemimpin adat lainnya yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan mempertahankan identitas Orang Asli Papua.
“Kami mewakili Pokja Adat menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat adat Papua. Ada kurang lebih sepuluh aspirasi prioritas, tetapi pada kesempatan ini kami mendorong secara khusus pembangunan perumahan bagi para pimpinan adat,” kata Yulius.
Ia menjelaskan, perhatian terhadap kesejahteraan pemimpin adat merupakan bagian penting dari upaya menjaga eksistensi lembaga adat di Papua. Menurutnya, para tokoh adat selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat masyarakat.
Karena itu, Pokja Adat berharap agar aspirasi tersebut dapat difasilitasi oleh Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk diteruskan kepada pemerintah pusat, sehingga dapat menjadi bagian dari program pembangunan nasional di wilayah Papua.
Yulius mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah terhadap para pemimpin adat bukan hanya menyangkut aspek fisik berupa rumah tinggal, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap peran strategis mereka dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua.
“Kami berharap, Ibu Yanni dapat memfasilitasi aspirasi ini ke tingkat pusat, sehingga kebutuhan masyarakat adat, khususnya para pimpinan adat di Tanah Papua, dapat dijawab melalui kebijakan yang nyata,” ujarnya.
Selain program perumahan, sejumlah usulan lain yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan adat, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan hak-hak Orang Asli Papua juga turut disampaikan dalam pertemuan tersebut. Seluruh aspirasi itu diharapkan dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Diskusi antara MRP Papua dan KKPP Otsus Papua tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara lembaga representatif OAP dengan pemerintah, terutama dalam memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di akar rumput.
Melalui penyampaian berbagai aspirasi tersebut, Pokja Adat MRP berharap pembangunan di Tanah Papua tidak hanya berorientasi pada infrastruktur umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan lembaga adat dan kesejahteraan para pemimpin tradisional yang selama ini menjadi penjaga nilai, budaya, dan identitas Masyarakat Papua. (RPN-02)
