Redaksipapuanews.com | Jayapura – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Jayapura menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak terhadap kelancaran dunia usaha di daerah itu.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan tersebut, Sekretaris Komisi A DPR Kota Jayapura yang merupakan kader Gerindra, Peter Parasi Tambunan, bersama Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni, serta anggota DPR Papua Fraksi Gerindra melakukan kunjungan ke Kantor Pertamina Regional Maluku-Papua di Jayapura, Sabtu (4/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan langsung dari pihak Pertamina terkait penyebab antrean panjang kendaraan yang terjadi hampir setiap hari di beberapa SPBU di Kota Jayapura, khususnya untuk BBM jenis solar bersubsidi.
Peter Tambunan mengatakan, persoalan antrean BBM saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat luas karena dampaknya yang semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Ini memang sudah menjadi perhatian para pemangku kebijakan di Pemerintah Kota Jayapura, termasuk masyarakat sendiri, bahwa antrean BBM yang terjadi saat ini sudah mencapai tingkat yang mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat di Kota Jayapura. Bahkan, kondisi tersebut juga berdampak pada kenyamanan dan kelancaran dunia usaha,” ujar Peter.
Menurutnya, pertemuan dengan pihak Pertamina dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai akar persoalan sekaligus mendorong adanya langkah-langkah konkret dalam mengatasi kondisi tersebut agar tidak terus berlarut-larut.
“Karena itu, pada hari ini kami berkunjung untuk meminta penjelasan langsung kepada pihak Pertamina terkait permasalahan yang menyebabkan terjadinya antrean tersebut. Memang, secara teknis sudah dijelaskan oleh Pertamina, namun kami tetap mendesak agar segera dilakukan berbagai upaya untuk mengurai persoalan yang ada,” katanya.
Peter menjelaskan, pihaknya juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Pertamina, terutama terkait upaya mengatasi antrean solar yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Menurutnya, meskipun Pertamina menyatakan stok dan distribusi BBM dalam kondisi aman, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
“Walaupun penjelasan dari pihak Pertamina menyebutkan bahwa pembatasan maupun ketersediaan BBM tidak mengalami kendala, tetap ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut,” ungkapnya.
Ia menilai, tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan langsung oleh Pertamina karena terdapat aspek penegakan hukum dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait.
Meski demikian, Peter menegaskan bahwa Pertamina tetap memiliki peran penting dalam mengawasi operasional SPBU, khususnya terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia meminta perusahaan tersebut tidak ragu memberikan sanksi kepada pengelola SPBU yang terbukti melanggar aturan.
“Menurut pandangan kami, Pertamina memiliki kendali yang cukup kuat, termasuk melalui pemberian sanksi seperti pembatasan suplai BBM, sehingga pengelola SPBU akan lebih tegas dalam melakukan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Peter berharap langkah pengawasan yang lebih ketat dapat meminimalisasi praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu. Ia menilai, manajemen SPBU harus lebih waspada terhadap kemungkinan adanya penimbunan maupun pemanfaatan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat luas.
“Dengan pengawasan yang lebih baik, kami berharap antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera teratasi,” pungkasnya. (RPN-02)
