Redaksipapuanews.com | Jayapura – Walikota Jayapura, Abisai Rollo, menyoroti rendahnya tingkat kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan triwulan pertama Pemkot Jayapura, pada Rabu (6/5/2026).
Sorotan tersebut disampaikan usai pelaksanaan monitoring meja yang digelar bersama seluruh OPD di lingkungan Pemkot Jayapura. Dalam kesempatan itu, Walikota mengungkapkan masih adanya pimpinan OPD yang tidak menghadiri kegiatan penting tersebut.
“Dari 43 kepala OPD, yang hadir kurang lebih hanya 25 orang. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujar Abisai Rollo kepada wartawan.
Tidak hanya pada tingkat OPD, tingkat kehadiran juga dinilai rendah pada jajaran wilayah. Dari lima kepala distrik, tercatat dua kepala distrik tidak hadir dalam kegiatan monitoring tersebut.
Sementara itu, dari 25 kepala kelurahan di Kota Jayapura, sebanyak 11 kepala kelurahan juga tidak mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang dinilai krusial tersebut.
Abisai Rollo menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan forum penting untuk mempertanggungjawabkan progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Kalau memang sudah tidak mampu menjalankan tugas, silakan melapor untuk digantikan. Tetapi jika masih ingin menjabat, maka harus hadir dalam setiap monitoring untuk menyampaikan perkembangan pekerjaan masing-masing,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, Pemkot Jayapura akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Bahkan, kemungkinan rotasi hingga pergantian jabatan terbuka bagi pejabat yang dinilai tidak disiplin.
“Saya akan tinjau kembali posisi mereka yang tidak hadir. Kita butuh pejabat yang rajin bekerja dan bertanggung jawab,” kata Abisai Rollo.
Menurutnya, pemberitahuan terkait pelaksanaan monitoring telah disampaikan sebelumnya kepada seluruh jajaran, mulai dari kepala OPD, kepala distrik, kepala kelurahan hingga kepala bagian, sehingga tidak ada alasan untuk tidak hadir.
Dirinya berharap pada pelaksanaan monitoring berikutnya seluruh pejabat terkait dapat hadir tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran berulang akan berujung pada tindakan tegas.
“Saya harap pada monitoring kedua nanti tidak ada lagi yang tidak hadir. Kalau masih tidak hadir, itu menjadi tanda bahwa yang bersangkutan harus diganti,” tegasnya. (RPN02)
