Redaksipapuanews.com | Jayapura – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Yanni, menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan berbagai aspirasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal itu disampaikannya usai mendengarkan masukan dari Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan dalam diskusi yang digelar di Jayapura, Jumat (3/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu yang dibahas adalah terkait program pembangunan rumah bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat adat di Papua. Yanni menyebut program tersebut telah mencakup ratusan penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah.
“Kalau tadi dibilang ada rumah untuk tokoh agama, itu nanti namanya ada sekitar 400. Jadi saya juga tidak hafal apakah yang di Sarmi sudah masuk di situ,” ujar Yanni.
Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua ini menjelaskan, data penerima program tersebut tersebar di delapan kabupaten dan satu kota. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh wilayah, telah terakomodasi dalam program tersebut..
Yanni juga menyoroti adanya aspirasi khusus terkait bantuan bagi para janda dari tokoh agama yang telah meninggal dunia. Ia membuka ruang agar usulan tersebut dapat dimasukkan dalam daftar program yang ada.
“Untuk para janda yang sudah almarhum tokoh agama, nanti coba dilihat apakah ada di dalam 400 itu,” lanjutnya.
Apabila belum terakomodasi, Yanni menyarankan agar aspirasi tersebut dapat dititipkan melalui Pokja Adat maupun kelompok kerja lainnya di MRP agar bisa diperjuangkan bersama.
Lebih jauh, Yanni mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi sebelumnya dengan MRP terkait rencana membawa aspirasi masyarakat Papua ke tingkat pusat. Ia menegaskan akan memanfaatkan setiap kesempatan bertemu pemerintah pusat untuk menyampaikan hal tersebut.
“Kita sudah bicara, bahwa kalau saya ketemu presiden, saya mau kalau bisa aspirasi dari Pokja Adat dan perempuan satu kali saya bawa,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar seluruh masukan yang muncul dalam diskusi dapat segera dirampungkan sehingga dapat dibawa sebagai bahan pertimbangan dalam pertemuan dengan pemerintah pusat.
Selain itu, Yanni turut menyinggung masukan dari Pokja Perempuan yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia berharap hasil diskusi dapat semakin memperkaya bahan yang akan diperjuangkan di tingkat nasional.
Yanni menegaskan, dirinya siap memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut karena menurutnya MRP merupakan representasi masyarakat Papua yang harus didukung bersama.
“Saya dengan senang hati, karena Majelis Rakyat Papua itu adalah milik kita,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Yanni juga mendorong agar kewenangan yang dimiliki MRP, termasuk dalam hal pengawasan dan pemanfaatan dana otonomi khusus, dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Termasuk kewenangannya bisa intervensi dana otsus, coba saja dimasukkan sambil kita kawal,” tutup Yanni. (RPN-02)
