Berita  

Yanni: Struktur Pemerintahan dan Pembangunan Papua Harus Pertimbangkan Karakter Wilayah Adat

banner 120x600
banner 468x60

Redaksipapuanwes.com | Jayapura – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menilai penguatan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata di Tanah Papua. Menurutnya, MRP memiliki posisi penting sebagai representasi kultural Orang Asli Papua yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Yanni saat mengikuti rapat bersama anggota MRP yang melibatkan Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan pada Selasa (23/6/2026). Pertemuan yang berlangsung dengan pendampingan Wakil Ketua I MRP, Pendeta Robert Horik, itu menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai gagasan terkait percepatan pembangunan dan penguatan kelembagaan di Papua.

banner 325x300

Dalam forum tersebut, Yanni menekankan bahwa pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, MRP sebagai lembaga kultur memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami berbagai persoalan yang berkembang di tingkat akar rumput.

“MRP memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi representasi masyarakat adat, tokoh agama, dan perempuan Papua. Karena itu, peran lembaga ini perlu terus diperkuat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Yanni.

Ia berpandangan bahwa keterlibatan MRP dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan strategis, termasuk yang berkaitan dengan kepemimpinan daerah, dapat membantu memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Papua.

Menurut Yanni, pembangunan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memahami karakter sosial, budaya, dan kondisi wilayah yang beragam di Papua. Oleh sebab itu, setiap kebijakan perlu disusun dengan mempertimbangkan konteks lokal yang ada.

“Ketika sebuah kebijakan lahir dari pemahaman yang baik terhadap kondisi masyarakat, maka peluang keberhasilannya akan jauh lebih besar. Papua memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pendekatan pembangunan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” katanya.

Ia mencontohkan bahwa kedekatan dengan wilayah adat serta pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Menurutnya, pemimpin yang memahami kondisi masyarakat secara langsung akan lebih mudah menghadirkan program yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Yanni menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata. Baginya, percepatan pembangunan harus mampu menghadirkan pemerataan, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi Orang Asli Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Yanni juga mengemukakan pandangannya mengenai pentingnya penguatan peran wilayah adat dalam pembangunan Papua di masa mendatang. Ia menilai bahwa struktur pemerintahan dan kebijakan pembangunan perlu tetap mempertimbangkan karakter sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Wilayah adat merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Papua. Karena itu, setiap proses pembangunan perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat selama ini,” tegasnya.

Menurut Yanni, pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat akan lebih mudah diterima masyarakat sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap berbagai program pemerintah. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Meski demikian, Yanni menegaskan bahwa berbagai pandangan yang disampaikannya merupakan bagian dari gagasan dan aspirasi yang perlu didiskusikan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pembangunan yang inklusif, memperluas partisipasi masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk membangun wilayah adatnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. (RPN-02)

banner 325x300
Penulis: DanieloEditor: Elo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *