Redaksipapuanews.com | Biak – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, mengusulkan pembentukan program bertajuk “Papua Aman dari Warisan Perang” sebagai langkah terpadu untuk mengatasi ancaman sisa-sisa amunisi Perang Dunia II yang masih tersebar di sejumlah wilayah di Papua. Gagasan tersebut muncul menyusul peristiwa ledakan bom yang menewaskan sejumlah warga di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
Usulan itu disampaikan Yanni saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Rabu (1/7/2026). Dalam kunjungannya, ia didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Biak Numfor Alvin Maniagasi serta Ketua DPC Gerindra Kota Jayapura yang juga anggota DPR Papua Komisi II, Yohanes Wakum. Rombongan turut menyampaikan belasungkawa dan menyerahkan bantuan kepada keluarga korban.
Selain menemui keluarga yang terdampak, Yanni juga memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan mengenai proses penyisiran yang masih berlangsung di sekitar lokasi ledakan. Menurutnya, tragedi tersebut menjadi peringatan bahwa peninggalan Perang Dunia II masih menyimpan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.
“Perang Dunia II sudah berakhir lebih dari 80 tahun yang lalu, tetapi di beberapa wilayah Papua, terutama Biak, jejak perang itu masih nyata dalam bentuk amunisi yang belum dimusnahkan. Ini bukan hanya persoalan sejarah, tetapi juga menyangkut keselamatan warga yang harus segera ditangani secara serius,” ujar Yanni.
Ia menjelaskan bahwa Biak memiliki posisi penting dalam sejarah Perang Pasifik pada tahun 1944. Ribuan bom, granat, mortir, dan berbagai jenis bahan peledak digunakan selama pertempuran antara pasukan Sekutu dan Jepang, dan sebagian di antaranya diyakini masih tertinggal hingga saat ini.
Karena itu, Yanni menilai penanganan sisa-sisa perang harus menjadi bagian dari agenda pembangunan Papua. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun basis data kawasan bekas pertempuran yang dapat menjadi acuan dalam melakukan penyisiran dan pemusnahan bahan peledak secara bertahap dan terukur.
Program “Papua Aman dari Warisan Perang” yang diusulkannya mencakup pemetaan wilayah bekas pertempuran berdasarkan arsip sejarah dan data geospasial, penyisiran serta pemusnahan unexploded ordnance (UXO) oleh satuan penjinak bom, edukasi kepada masyarakat, hingga pembentukan mekanisme pelaporan cepat apabila ditemukan benda yang diduga merupakan sisa amunisi perang.
“Program ini harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait. Kita membutuhkan langkah yang sistematis agar masyarakat memiliki rasa aman dan tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang,” katanya.
Yanni menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam program tersebut. Ia menilai masih banyak warga yang beranggapan bahwa granat atau mortir yang telah berusia puluhan tahun tidak lagi berbahaya, padahal kondisi korosi justru dapat membuat bahan peledak menjadi semakin tidak stabil.
“Kalau masyarakat menemukan benda yang diduga merupakan amunisi perang, jangan dipindahkan, jangan dibongkar, apalagi dijadikan koleksi. Yang harus dilakukan adalah mengamankan lokasi dan segera melaporkannya kepada aparat yang memiliki kemampuan untuk menanganinya,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu.
Lebih lanjut, Yanni meminta pemerintah memperluas pemetaan kawasan bekas pertempuran Perang Dunia II, tidak hanya di Biak tetapi juga di wilayah Papua lainnya yang memiliki sejarah serupa. Ia juga berharap pemerintah dapat memprioritaskan bantuan perumahan bagi keluarga korban ledakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musibah tersebut.
Menutup kunjungannya, Yanni menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu korban berikutnya. Sejarah harus kita pelajari, tetapi sisa-sisa perang yang masih mengancam keselamatan masyarakat juga harus segera dituntaskan agar Papua benar-benar aman bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (RPN-02)
