Redaksipapuanews.com | Jayapura – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Jayapura, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen RIPPDA Kota Jayapura Tahun 2026–2041. FGD digelar untuk menghimpun masukan, pandangan, data, informasi, serta rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di Kota Jayapura.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo, yang membuka giat tersebut menegaskan, RIPPDA harus menjadi arah utama pembangunan pariwisata, bukan sekadar dokumen formal. Abisai menekankan, RIPPDA harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar terkait masa depan pariwisata daerah.
“Dokumen ini harus menjawab ke mana arah pembangunan pariwisata kita, destinasi apa yang menjadi prioritas, dan bagaimana masyarakat lokal bisa menjadi pelaku utama serta mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, pariwisata harus dilihat sebagai ekosistem pembangunan daerah yang mampu menciptakan dampak berganda bagi sektor lain, termasuk ekonomi kreatif dan usaha masyarakat.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi yang signifikan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura.
Selain itu, Walikota juga menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
“Mereka bukan hanya objek, tetapi harus menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pembangunan pariwisata,” tegasnya.
Abisai berharap forum FGD ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi ruang dialog terbuka yang menghasilkan gagasan konstruktif dalam penyusunan dokumen RIPPDA yang realistis dan implementatif.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, menjelaskan penyusunan RIPPDA diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan pengembangan pariwisata yang lebih terarah dan terintegrasi. Pemerintah ingin memastikan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, terdapat sejumlah sasaran yang hendak dicapai melalui penyusunan RIPPDA. Di antaranya mengidentifikasi kondisi eksisting kepariwisataan di Kota Jayapura, sekaligus memetakan potensi dan berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pembangunan sektor pariwisata.
“Dokumen ini akan memetakan potensi destinasi wisata, daya tarik wisata, serta kawasan strategis pariwisata. Potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat Port Numbay juga menjadi salah satu perhatian penting dalam penyusunan arah pembangunan pariwisata Kota Jayapura,” papar Nahumury.
RIPPDA juga diarahkan untuk merumuskan kebijakan, strategi, serta program prioritas pembangunan kepariwisataan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong keterpaduan sektor pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur. Dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Kepala BAPPERIDA Kota Jayapura, Anggota DPR Papua, Albert Merauje, Ketua DPD HPI Provinsi Papua, serta tim LPKP selaku tim penyusun RIPPDA.
“Berbagai masukan dari para narasumber dan peserta FGD selanjutnya diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RIPPDA ini,” ujar Richard.
Melalui penyusunan RIPPDA 2026–2041, Pemerintah Kota Jayapura menargetkan pembangunan pariwisata yang lebih terarah, terintegrasi, berbasis potensi lokal, serta mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. (RPN-02)
