Redaksipapuanews.com | Jayapura – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura harus mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD induk maupun APBD perubahan Tahun Anggaran 2026. Seluruh kegiatan ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026, mengingat waktu pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar dua bulan.
Penegasan tersebut disampaikan Abisai Rollo melalui sambungan Zoom dari Kota Pontianak, saat memberikan arahan dalam kegiatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026, Kamis (15/10/2026).
Abisai meminta seluruh pimpinan OPD tidak menyia-nyiakan sisa waktu yang tersedia. Menurutnya, percepatan pelaksanaan kegiatan harus menjadi perhatian bersama agar program pemerintah yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan tidak terkendala menjelang penutupan tahun anggaran.
“Sekarang kita sudah berada pada 15 Oktober 2026. Artinya, waktu kita tinggal sekitar dua bulan sebelum penutupan tahun anggaran. Saya berharap seluruh pimpinan OPD dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan memanfaatkan sisa waktu yang ada sehingga semuanya dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026,” tegas Abisai dalam arahannya.
Ia juga meminta pimpinan OPD hingga seluruh jajaran staf meningkatkan keaktifan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada keseriusan aparatur dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Selain menekankan percepatan pelaksanaan anggaran, Abisai menyoroti visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura pada 2026 yang dinilainya belum berjalan maksimal. Karena itu, ia meminta setiap pimpinan OPD memahami arah kebijakan pemerintah daerah dan memastikan program kerja masing-masing selaras dengan visi dan misi kepemimpinan daerah.
“Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahun 2026 belum berjalan maksimal. Untuk itu, saya minta para pimpinan OPD benar-benar memahami visi dan misi tersebut agar bisa bekerja dan menerapkannya dalam setiap program yang dilaksanakan,” ujarnya.
Abisai menegaskan, penyerahan DPPA harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Jayapura.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemkot Jayapura menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. “Mari kita bekerja dengan jujur, setia, adil, dan berada di tengah-tengah di atas tanah Papua, khususnya Kota Jayapura, sehingga kita dapat melayani masyarakat dengan baik,” katanya.
Dalam laporan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, APBD Kota Jayapura setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar 3,67 persen dibandingkan anggaran sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada alokasi anggaran daerah dalam Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data yang dilaporkan, anggaran Kota Jayapura yang sebelumnya tercatat sekitar Rp1,488 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,545 triliun setelah perubahan. Dengan demikian, terdapat penambahan anggaran sekitar Rp57 miliar yang perlu dikelola dan dilaksanakan sesuai ketentuan serta peruntukannya.
Penyerahan DPPA tersebut menjadi tahapan penting bagi OPD untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan dokumen anggaran setelah perubahan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan berjalan efektif, memperhatikan ketepatan waktu, serta menghindari keterlambatan realisasi menjelang akhir tahun.
Dengan sisa waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, penekanan Wali Kota Jayapura diarahkan pada percepatan kegiatan, penerapan visi dan misi pemerintah daerah, serta penguatan integritas aparatur. Seluruh OPD kini dituntut bekerja lebih optimal agar program APBD 2026 dapat diselesaikan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (RPN-02)
